Partai Keadilan Sejahterah

Ormas Sumedang Tolak Tegas RUU HIP, PKS Sepakat Dengan Tuntutan Tersebut

Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Ormas Peduli Sumedang (FMOPS) menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kami menolak tegas RUU HIP. Pasalnya dinilai telah mengecilkan arti ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan adanya RUU HIP mengartikan telah mengkerdilkan kewibawaan dan martabat Pancasila,” tegas Ketua LSM GMBI Distrik Sumedang Yudi Tahyudin Sunardja pada wartawan. Jumat, 19 Juni 2020.

pembahasan RUU HIP oleh pemerintah dan DPR RI. Bahkan LSM GMBI Distrik Sumedang berencana akan melakukan aksi besar-besaran di Jawa barat (Jabar) dalam rangka menolak RUU HIP,” tegasnya.

Dia berharap, Pancasila jangan diubah-ubah lagi, karena selain akan merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan merubah aspek kehidupan. “Kita harus dapat menghargai cita-cita para pendiri bangsa di negara tercinta ini,” katanya.

Karena itu, sambung dia, sebagai kader anak bangsa yang berfalsafahkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati diajarkan untuk setia membela negara. “Dan GMBI kerap menyerukan hal itu pada setiap gerakan apapun di GMBI, mengingat GMBI dilahirkan sebagai bagian dari pada bela negara,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKS, drg. H. Rahmat Juliadi. M.HKes, sepakat dengan tuntutan Forum Masyarakat Ormas Peduli Sumedang (FMOPS). Saat audensi dengan DPRD Sumedang dikatakan Rahmat, mereka menuntut agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan.

“Secara bergiliran perwakilan Ormas tersebut menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Dari berbagai aspirasi dan tuntutan yang disampaikan wakil-wakil ormas tersebut mengerucut pada penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mereka menilai RUU ini sarat kontroversial dan banyak masalah,” tutur drg. H. Rahmat Juliadi. M.HKes dari Fraksi PKS.

Lebih lanjut sebut dia, perwakilan ormas khawatir jika RUU HIP disahkan berpeluang untuk dapat menghidupkan kembali paham komunisme. Kecurigaan itu beralasan lantaran dalam RUU HIP tak dimasukan TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran atau paham komunisme.

Lanjutnya, pada kesempatan itu pun mereka mendesak agar anggota DPRD Sumedang untuk meneruskan aspirasi ini kepada fraksinya masing-masing di DPR RI. Tak hanya itu mereka juga mendesak DPRD Sumedang untuk membuat surat resmi atas nama lembaga yang ditujukan kepada DPR RI untuk membatalkan, bukan saja menunda pembahasan RUU HIP sebagai wujud aspirasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

“Kami menilai konstruksi RUU HIP mengarah pada reduksi makna sila-sila Pancasila yang utuh yang disepakati dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

Sementara dalam diskusi tersebut, dikatakan dia, mewakili F-PKS dirinya sepakat dengan para perwakilan ormas yang bersikap menolak Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila.

”Saya tegaskan Pancasila yang disepakati bangsa Indonesia adalah yang terdiri dari lima sila dan termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Penekanan kembali pada Trisila dan Ekasila bisa mengacaukan konstruksi pemahaman Pancasila dan membuka kembali debat ideologis lama yang kontraproduktif,” paparnya.

Rahmat menyampaikan F-PKS DPRD Sumedang akan berusaha memperjuangkan aspirasi ormas dan masyarakat luas yang keberatan RUU HIP tetap dilanjutkan.

“Kami juga akan menyampaikan kepada Fraksi di DPR RI juga mendukung sikap FPKS DPR RI yang dengan tegas menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP ini dan mendesak DPR RI menarik kembali RUU ini dari Pelegnas tahun 2020,” pungkas dia.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker