Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Terkait Kinerja BUMD DPRD Jawa Barat Dorong Komitmen Pemerintah Provinsi

Partaiku.id – Tidak  konsistennya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memang selalu menjadi masalah yang terus terjadi, ketika BUMD hadir nampak jelas seharusnya menjadi bantuan yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi tetapi kondisi BUMD hari ini belum seuai dengan harapan.

DPRD Provinsi Jawa Barat meminta agar Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD DAN Prognosis 6 bulan berikutnya di Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kabupaten Sumedang, Jumat (17/7).

Anggota Frasksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyebut dari rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja ini menghasilkan beberapa kesimpulan.

“Salah satu yang dibahas adalah soal kinerja BUMD yang belum mencapai target yang signifikan,” kata Ineu yang juga menjadi salah satu Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat.

Menurut Ineu, DPRD Jabar berharap agar Pemprov Jabar selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memajukan BUMD. Ia menambahkan, persoalan pendapatan dari BUMD sudah ada gambaran ke depannya.

“Komisi III nanti akan melakukan rapat khusus terkait kemajuan BUMD,” tuturnya.

Ineu menyebut Provinsi Jabar cukup banyak memiliki BUMD. Pihaknya menginginkan agar BUMD yang bisnisnya bergerak di luar sektor keuangan ada report kemajuan.

“Tujuan didirikan BUMD itu kan selain untuk menyerap tenaga kerja juga harus memberikan deviden ke pemda yang semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Kesimpulan lainnya adalah pendapatan yang tertuang dalam prognosis merupakan pendapatan yang realistis dan akan tercapai. Terkait belanja yang dituangkan dalam prognosis dalam perubahan, kata Ineu, harus diberikan gambaran perencanaan yang lengkap.

Selain itu, ditetapkan juga bahwa belanja modal yang belum dibayarkan kepada Kabupaten/Kota untuk segera dibayarkan.

“Bangar memberi tenggat waktu agar pembahasan perubahan pada tanggal 7 Agustus 2020,” tandasnya.

Komisi III DPRD Jawa Barat akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan perhatian lebih terhadap BUMD, termasuk juga mendorong dari sisi monitoring dan pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap kinerja BUMD Jawa Barat.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker