“Sebelum data itu saya terima dengan utuh, saya tidak mau berkomentar hanya berdasarkan berita atau data-data yang berseliweran di sosial media,” sambung Karding.
Ia pun mempersilakan para aktivis, politikus, hingga pegiat media sosial untuk memberikan berbagai pendapat dan sikap soal kisruh di Desa Wadas.
Namun, ia meminta pendapat tersebut harus menggunakan data yang harus konkret.
“Jangan cuma merujuk pada copy paste data di medsos yang beredar,” tuturnya.
Sebagai informasi, pengerahan personel kepolisian dalam jumlah banyak ke Desa Wadas pada Selasa lalu (8/2) menuai kritik dari banyak pihak. Polisi serta pejabat terkait diminta segera menarik pasukan dari sana.
Polda Jawa Tengah mengklaim 250 personel dikerahkan guna mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan proyek pembangunan Bendungan Bener.
Sementara itu, warga menolak pembuatan tambang andesit yang menjadi penunjang pembangunan Bendungan Bener. Pasalnya, mereka menganggap tambang hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan di Desa Wadas.
(mts/kid)
