Adi Prayitno : Jika di Kemudian Hari Mayoritas Partai Politik Setuju Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda
Partaiku.id – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno tak heran jika di kemudian hari mayoritas partai politik setuju pemilu dan pilpres 2024 ditunda. Terutama partai politik yang memiliki kursi di DPR. Menurut dia, meski pemilu dan pilpres ditunda, partai politik juga tidak kehilangan kursinya di DPR.
“Artinya partai politik itu enggak perlu keluh keringat, enggak perlu kampanye, presiden tetap, anggota dewan mereka tetap. Kemungkinan partai-partai masuk angin ke depan itu sangat terbuka,” kata Adi, Jumat (25/2/2022).
Adi yakin partai politik mau pemilu dan pilpres ditunda karena mendapat keuntungan yang sudah diiming-imingi. Dia tidak menyebut siapa yang kemungkinan merayu, dan apa yang akan diperoleh parpol.
Akan tetapi, Adi yakin ada insentif yang diterima partai politik jika setuju pemilu dan pilpres ditunda hingga membuat Presiden Jokowi lanjut menjabat.
“Pasti ada insentif yang ingin dicapai. Tidak mungkin sekelas Muhaimin Iskandar hanya menjadi kayu bakar politik, hanya jadi bulan-bulanan politik kalau tidak ada insentif yang dicapai,” ujarnya.
Pada akhirnya, kata dia, hanya akhlak dan etika politik yang bisa membuat partai politik tetap konsisten menolak wacana dan segala keuntungan yang didapat mereka.
“Di tengah kemewahan ini, di tengah pragmatisme partai, tentu sangat mungkin wacana untuk penundaan pemilu akan diikuti parpol lain. Hanya iman politik yang akan menjadi benteng terakhir,” kata Adi.
Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan faktor ekonomi yang mendasari dirinya mengusulkan pemilu dan pilpres 2024 ditunda.
Paling utama mengenai ekonomi. Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan mendapati masyarakat tengah berupaya memulihkan kondisi ekonomi imbas pandemi Covid-19.
Apabila pemungutan suara tetap digelar pada 14 Februari 2024, dia menyebut pemulihan ekonomi nasional berpotensi terhambat. Selain itu, pilpres kerap melahirkan persaingan sengit yang berpotensi konflik, sehingga juga bakal mengganggu pemulihan ekonomi.
Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menganggap apa yang dilontarkan Cak Imin adalah wacana konyol dan aneh. Arif menyoroti alasan Cak Imin yang menyatakan pemilu berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.
Menurutnya, sumber utama konflik saat pemilu, justru berasal dari partai politik. Sementara Cak Imin, adalah Ketua Umum Partai Politik.
“Potensi konflik dalam pemilu itu, sumbernya terutama berasal dari parpol, sedangkan kita tahu Cak Imin ketua partai. Kita mau bikin pemilu itu pakai berantem atau tidak, itu tergantung pelakunya, yaitu parpol. Jadi kalau mau pemilu damai, parpol harus baik-baik, kalau mau pemilu kisruh, partai bikin aja kisruh,” kata Arif.
“Saya tidak menafikan bahwa potensi kekacauan berasal dari pemilih ya. Tapi saya katakan bahwa pengaruh terbesar berasal dari parpol. Jadi aneh logika ini,” imbuh dia.
Serupa dengan Adi, ia juga menilai wacana penundaan pemilu itu berpeluang berhasil. Dia berkaca pada UU KPK dan Omnibus Law Ciptaker yang tetap digolkan meski menuai penolakan dari publik.
Elite politik, kata dia, seolah begitu mudah menentukan kebijakan jika sudah ada kata sepakat di antara mereka. Tanpa perlu mempertimbangkan aspirasi publik secara matang.
“Revisi UU KPK yang berlangsung hanya dalam kurang dua minggu, dan disepakati UU Ciptaker. Dua UU itu memiliki resistensi yang tinggi dari banyak pihak. Tetapi dua-duanya gol dan tidak butuh waktu lama untuk menggolkannya,” katanya.
“Artinya, dari sisi kesempatan politik, ide Cak Imin bukan mustahil untuk diwujudkan kalau elit menghendaki dan presedennya sudah ada,” ujarnya menambahkan.
(yoa/bmw/bmw)
