“Musda untuk mengusulkan calon ketua DPD terbaik, bukan dalam konteks menang-menangan suara karena masih ada tahapan fit and proper test setelah musda,” tuturnya.
Ia pun menjelaskan, tahap uji kepatutan dan kelayakan itu diatur dalam AD/ART partai untuk mencegah terjadinya politik uang (money politics) dalam pemilihan ketua DPD. Menurut Herzaky, Partai Demokrat telah belajar dari pengalaman di masa lalu.
“AHY berupaya menghapus money politics di Partai Demokrat dengan memastikan pelaksanaan tahapan fit and proper test sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020,” tegasnya.
Diberitakan, penetapan Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah pihak. Sejumlah Ketua DPC Demokrat di Jatim menyesalkan keputusan DPP Demokrat menunjuk Emil yang justru kalah suara di Musda.
Adapun dalam Musda Jatim yang digelar pada 20 Januari 2022, Emil hanya meraup 13 suara DPC. Sementara itu, Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC. Namun, penetapan dilakukan oleh DPP Demokrat di Jakarta.
Merespons penetapan itu, Bayu Airlangga menyatakan mundur dari Partai Demokrat pada Kamis (21/4). Ia mengaku kecewa dan merasa dizalimi atas hasil Musda Jatim.
