Amarah Presiden, Antara Gimik dan Sinyal Tarik PAN ke Kabinet
Partaiku.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meluapkan amarahnya dalam sebuah acara di Bali, Jumat (25/3). Dalam luapan kegeraman itu, Jokowi mengaku tak segan merombak ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Amarah ditumpahkan Jokowi ketika memberi pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia.
Mantan wali kota Solo tersebut bahkan sampai mengeluarkan kata ‘bodoh’ hingga melarang peserta yang hadir tepuk tangan di sela-sela dirinya berpidato.
Awalnya, Jokowi mengatakan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru atau made in Indonesia Rp214 triliun per hari ini. Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun.
Jokowi sempat menyentil seragam hingga sepatu tentara dan polisi yang juga beli dari luar negeri. Belum lagi pulpen hingga buku tulis yang juga masih berasal dari luar negeri.
Kemudian, Jokowi menyinggung soal reshuffle kabinet. Mulanya, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengganti direktur utama di perusahaan BUMN yang tidak taat pada hal-hal yang sudah disepakati.
Setelah itu, Jokowi menyinggung soal reshuffle kabinet. Menurutnya, penggantian dirut merupakan urusan Menteri BUMN, namun untuk di kementerian, penggantian merupakan tugasnya sebagai presiden.
“Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle, sudah…. akan saya awasi betul,” kata Jokowi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai amarah dan ancaman reshuffle Jokowi di Bali itu sebatas gimik. Pasalnya, hal itu bukan kali pertama ditunjukkan Jokowi ke publik.
Tercatat, Jokowi juga pernah melakukan hal serupa pada Sidang Kabinet Paripurna pada Juni 2021 lalu. Ekspresi kekesalan Jokowi itu diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, 18 Juni 2021.
Jokowi dalam sambutannya, menyampaikan kekesalannya terkait situasi terakhir, terutama penanganan pandemi Covid-19.
“Ekspresi kekesalan presiden dalam pidato bukan kali pertama mengemuka, sehingga nada ancaman reshuffle itu lebih mungkin sebagai gimik pidato, tidak lebih dari itu,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (28/3).
“Jauh sebelumnya, presiden juga menggertak para menteri agar tidak memiliki visi misi sendiri, rupanya tidak ada menteri yang diganti hingga hari ini karena alasan mengecewakan,” ujarnya menambahkan.
Di sisi lain, Dedi melihat amarah yang Jokowi perlihatkan itu diorientasikan untuk memantik simpati publik. Dalam beberapa waktu terakhir, Dedi melihat publik banyak mempertanyakan keputusan dan kebijakan mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Terlebih, saat ini pemerintah sedang menghadapi pelbagai persoalan. Mulai kekecewaan publik atas kondisi ekonomi hingga wacana penundaan Pemilu 2024.
“Semua itu memerlukan treatment khusus. Dan inilah salah satunya,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati berpendapat amarah yang Jokowi tunjukkan itu nyata. Apalagi, Jokowi sempat mengeluarkan kata ‘bodoh’ dalam pidatonya.
Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa Jokowi saat ini tengah mengevaluasi kinerja jajarannya. Namun, kata Wasisto, Jokowi tak bisa langsung merombak susunan kabinet.
“Ketidaktergesaan Jokowi soal perombakan kabinet itu memberi pertanda bahwa Jokowi masih memberi kesempatan agar segera menindaklanjuti berbagai arahan tersebut,” ujar Wasis.
Wasis menyatakan apabila Jokowi langsung merombak kabinet, dikhawatirkan terjadi semacam disrupsi dan diskontinuitas kebijakan bagi para pelaku usaha dan publik. Terlebih, aksi dan tindakan Jokowi ihwal perombakan kabinet seringkali tak terduga.
“Namun sebenarnya dengan penyebutan kata ‘bodoh’ itu menunjukkan bahwa presiden sudah serius dalam mengevaluasi kinerja para menterinya. Sehingga bisa jadi nanti ketika presiden berpidato di periode berikutnya, sudah terjadi perombakan,” katanya.
Ia juga menilai ekspresi kemarahan Jokowi memberikan semacam sinyalemen akhir akan datangnya perombakan kabinet. Ia menyoroti sejumlah kata kunci seperti ‘impor’, ‘alkes’, dan ‘produk dalam negeri’.
“Sepertinya sudah mengerucut bahwa sektor perekonomian terutama perdagangan dan perindustrian perlu dibenahi,” ujarnya.
Ancaman reshuffle kabinet Jokowi ini muncul ke publik usai Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintah. Meski PAN sudah merapat sejak 2021, sampai saat ini mereka belum mendapat posisi di jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Dedi, ancaman Jokowi ini bisa dilihat sebagai salah satu momentum untuk memasukan kader PAN ke dalam kabinet.
“Reshuffle sebenarnya saat ini miliki momentum, pertama, PAN dalam mitra koalisi, kedua karena ada persoalan yang pemerintah gagal menjalani, yakni kekisruhan minyak goreng yang disinyalir adanya mafia. Tentu dua hal itu cukup untuk reshuffle,” kata Dedi.
Dedi mengatakan sepanjang PAN belum memiliki posisi di kementerian, maka isu reshuffle akan terus bergulir. Oleh karena itu, ancaman Jokowi di Bali kemarin juga dapat dilihat sebagai sinyal perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Sementara Wasisto menilai amarah Jokowi itu diluapkan agar publik tidak menilai bahwa reshuffle kabinet itu sebagai bentuk akomodasi gabungnya partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu.
“Potensi masuknya kader PAN dalam kabinet memang sangat memungkinkan, namun setidaknya presiden ingin memberi peringatan keras dahulu supaya tidak terkesan perombakan kabinet itu bagian dari akomodasi politik PAN ke dalam kekuasaan,” ujarnya.
(dmi/fra)
