Amien Rais Wanti-Wanti Pemilu 2024
Partaiku.id – Amien Rais memberi wanti-wanti agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan.
Apa yang disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu dinilai bisa jadi warning untuk Presiden Jokowi agar tidak mendukung wacana yang bisa berujung terhadap perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
Amien Rais diketahui menjadi tokoh yang selama ini kerap berseberangan dengan Jokowi. Namun menurut pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, sikap yang dilakukan Amien Rais kali ini sudah tepat.
“Sentilan Amien Rais soal perlunya komitmen dan konsistensi Presiden Joko Widodo agar masa jabatan presiden cukup dua kali saja sudah benar,” kata Ari Junaedi, Rabu (16/3).
Pengajar komunikasi politik di sejumlah program pascasarjana di Indonesia ini menyebut peringatan dari Amien Rais sudah sesuai dengan konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur masa jabatan kekuasaan presiden hanya dua periode.
Bila wacana penundaan pemilu direalisasikan dengan cara mengamendemen UUD 1945, kata Ari, hal tersebut akan menodai demokrasi yang merupakan buah dari reformasi.
“Mengamendemen undang-undang demi melanggengkan kekuasaan Jokowi hanya menjadi noktah hitam dalam demokrasi kita,” ujarnya.
Ari pun mengkritisi klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang menyebut ada big data 110 juta warga menginginkan pemundaan Pemilu 2024.
“Tidak ada alasan konstitusional apalagi hanya berdasar big data pendapat warga sehingga jabatan presiden harus di-extend (diperpanjang),” sebut Ari.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap, riuh wacana penundaan pemilu akan selesai seandainya Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan setegas saat ia menolak wacana masa jabatan 3 periode beberapa waktu lalu.
“Belum kita dengar pernyataan Presiden, bahwa yang setuju dengan penundaan itu adalah mereka yang menampar, mencari muka, dan menjerumuskan presiden,” kata Adi, Selasa (15/3).
“Kita belum mendengar itu. Statement-nya masih normatif, mengayun ke kanan-kiri, penuh multitafsir, bahkan tafsir-tafsir liar. Jika presiden tegas seperti menolak 3 periode, sudah akan selesai ini,” ungkapnya.
Sejauh ini, pernyataan Jokowi mengenai isu ini dianggap kurang tegas. Pada awal Maret lalu, Jokowi mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu sah-sah saja di negara demokrasi.
”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” kata Jokowi.
