Partaiku.id, Jakarta – Kisruh antara pengusaha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) asal Tiongkok kini memasuki babak baru. Setelah persoalan harga patokan mineral alias HPM nikel tuntas, kini para pengusaha menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.
Hal itu seperti disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Kamis (26/8).
“Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel, ternyata mereka masih dizolimi,” kata Andre yang juga ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Andre mengusulkan agar Mendag membentuk satgas perdagangan yang nantinya bakal mengawasi kineja surveyor nikel di parbrik-pabrik pemurnian (smelter) milik Tiongkok.
“Alhamdulillah Pak Menteri sudah akan eksekusi dengan Pak Dirjen soal surveyor nikel. Kalau seandainya ternyata dengan segala intervensi akhirnya Anindya selamat, hasil uji kadar logam nikel pengusaha lokal kita oleh Sucofindo dan Surveyor Indonesia 1,8% tetapi Anindya tetap 1,5%, saya usul Pak Menteri, Bapak bentuk saja satgas perdagangan di seluruh smelter milik Tiongkok, taruh satgas di situ,” kata Andre.
