Lebih jauh Yunandar menambahkan, untuk anggaran di sektor perekonomian juga tak begitu besar. Untuk sektor pertanian, peternakan perdagangan, pariwisata hanya sekitar Rp. 1 trilyun
“Sehingga ketika serapannya rendah kini semakin diperparah. Anggarannya sedikit, serapannya tak begitu bagus. Ini yang harus Fraksi PDI Perjuangan kritisi untuk anggaran tahun 2019,” kata dia.
Yunandar juga berharap agar pemerintah daerah tidak mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Selama ini, kata dia, pajak kendaraan bermotor menyumbang PAD terbesar, jaman covid sekarang pembayaran pajak menurun dratis, PAD juga menurun.
“Harusnya sumber-sumber lain juga digenjot untuk PAD misalnya aset dan setoran BUMD. Karena aset Jabar banyak dan BUMD juga bukan BUMD baru. Sumber pendapatan ini yang harus dioptimalkan. Harus menjadi perhatian, masak BUMD cuma mampu menyokong PAD Rp. 1,3 m saja, dibanding pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp. 20 trilyun, ini kan timpang,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini aset tak dikelola dengan baik, banyak yang disewakan tapi pembayarannya lama dan tak pernah ditagih. Apalagi, kata dia, banyak aset yang tak diproteksi alias tak memiliki sertifikat.
