“Ini menunjukkan kinerja badan pengelolaan aset dan keuangan itu tak terlalu baik. Miris, sementara masyarakat diminta melegalkan asetnya, lahan pemerintah sendiri tak punya legalitas,” tandasnya.
Besarnya Silpa ini berkaitan dengan kinerja organisasi perangkat daerah dalam menyerap anggaran yang ada, tingginya Silpa ini diduga rendahnya kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengeksekusi anggaran.
Page 4 of 4
