Politisi partai demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik aksi Gubernur DKI Jakarta yang malah menyalahkan sistem E-budgeting yang dibuat pada masa jabatan Ahok.
Kata Ferdinand, sebobrok-bobroknya sistem tidak akan bisa korupsi lantaran dijalankan manusia.
“Sistem seburuk apa pun tak akan bisa korup karena dioperasikan manusia. Sistem sebaik apa pun tetap bisa korup bila manusianya punya niat korup dan punya otak maling. Jadi yang menyalahkan sistem, sama saja ia menyatakan dirinya bodoh,” ungkap Ferdinand dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean2, Kamis (31/10/2019).
Sejumlah program pengadaan barang yang tertuang dalam RAPBD 2020 DKI Jakarta menulai polemik lantaran jumlah anggarannya tak wajar.
Seperti, anggaran yang digunakan untuk pengadaan lem Aibon mencapai Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar. Anies berdalih bahwa dua hal komponen tersebut belum selesai untuk dibahas.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dengan tegas bahwa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut adalah sistem e-budgeting.
Anies menuturkan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya baru sebatas membahas sampai kegiatan dan jumlah anggaran.
