Sementara sistem e-budgeting mewajibkan harus ada nama komponen yang dibutuhkan.
E-Budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran yang dirancang pada masa Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sistem itu dibuat untuk memberikan kemudahan bagi Pemprov DKI dalam menyusun anggaran.
Anies menilai bahwa sistem tersebut tidak sepenuhnya terdigitalisasi. Menurutnya untuk melakukan verifikasi anggaran masih dilakukan secara manual.
“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan jadi begini,” tutur Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Lantaran masih bekerja secara manual, Anies mengklaim bahwa banyak anak buahnya yang memasukkan nama komponen kegiatan sembarangan, lantaran belum ada pembahasan.
Anies mengklaim bahwa jika sistem e-budgeting itu pintar maka bisa mendeteksi hal tersebut.
“Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi untuk kegiatan a,b,c,d. Enggak logis kalau dilakukan dengan angka tidak poposional,” katanya.
Bahkan, Anies mengklaim bahwa hal tersebut sering terjadi sejak sistem tersebut digunakan. Ia mengungkapkan hanya siap menggunakan sistem tersebut dan masih menimbulkan permasalahan.
