Tak ada lagi penolakan. Bahkan, Jokowi bilang usulan penundaan Pemilu 2024 bagian dari demokrasi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” kata Jokowi.
“Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” imbuhnya.
Usulan menunda pemilu awalnya muncul dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
Namun, PKB terlihat berbalik arah pada akhir pekan lalu. Wasekjen PKB, Luqman Hakim, berharap para pemimpin bangsa segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap diselenggarakan pada 14 Februari.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tidak pernah ada pembahasan soal penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden maupun penundaan Pemilu 2024 di internal Pemerintah.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3).
