Keputusan Gubernur yang mengatur pesantren banyak di protes oleh berbagai kalangan, keputusan itu dianggap bukan ranah pemerintah daerah.
“Duh, Kang RK jadinya kena offside. Karena secara mendasar pondok pesantren itu bukanlah ranah yang kewenangannya ada di pemerintah daerah, itu domainnya pemerintah pusat, Kemenag,” jelas Asep Senin (15/06/2020).
Anggota Komisi V DPRD Jabar itu mengaku, heran dengan dikeluarkannya Kepgub Nomor 443 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan, pesantren bukan kewenangan pemerintah daerah.
Dia pun menyarankan Emil segera mencabut kepgub tersebut, terlebih di dalamnya mengatur masalah sanksi-sanksi protokol kesehatan di pondok pesantren.
“Lalu kembali musyawarahkan persoalan ini dengan para stakeholders di pondok pesantren. Selebihnya serahkan urusannya kepada pihak yang memiliki kewenangan atas itu, dan Pemprov pun membantu saja sesuai kapasitasnya,” tegasnya seperti dikutip ayobandung.com.
Pria akrab disapa AW itu melanjutkan, niatan Emil yang ingin melakukan penanganan Covid-19 di lingkungan pesantren, cukup baik. Hanya saja, langkah menerbitkan kepgub kurang tepat.
