Partaiku.id – Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyinggung kemunduran demokrasi saat membahas ratusan daerah akan dipimpin oleh aparatur sipil negara (ASN) pilihan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Azyumardi mengatakan salah satu pokok demokrasi adalah pemilihan berkala. Dia mempertanyakan alasan pemerintah dan DPR mengundur pilkada 2022 dan 2023 ke tahun 2024 lewat Undang-Undang Pilkada.
“Ini salah satu indikator kemunduran demokrasi. Kalau disebut orang sebagai democracy decline, democracy backsliding, flawed democracy, ini salah satu indikatornya,” kata Azyumardi dalam diskusi daring yang diselenggarakan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), Jumat (18/2).
“Demokrasi yang sebenarnya yang paling pokok itu regular election. Jadi, kalau diotak-atik, dipindah-pindahkan, kemudian dalam rangka itu diangkat penjabat, itu menimbulkan banyak komplikasi,” ia menambahkan.
Azyumardi menyampaikan penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah oleh presiden juga akan menghilangkan kedaulatan rakyat. Rakyat tidak bisa lagi memilih pimpinan daerah masing-masing.
Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan cengkeraman kuat oligarki. Azyumardi bertanya-tanya kenapa tidak ada elite politik yang menentang ketentuan ini.
