Bambang Soesatyo Klaim Pembahasan Pokok-pokok Haluan Negara Kelar
Partaiku.id – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa payung hukum terkait PPHN akan diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR pada pertengahan Juli 2022 mendatang. “MPR telah memiliki substansi PPHN yang disusun oleh Badan Pengkajian MPR dengan mengintegrasikan rekomendasi dari Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR serta melibatkan para pakar di berbagai bidang,” kata pemilik sapaan akrab Bamsoet itu dalam keterangannya, Selasa (7/6).
Dia menerangkan substansi PPHN akan diserahkan oleh Badan Pengkajian MPR kepada pimpinan MPR RI pada 7 Juli 2022 mendatang. Selanjutnya, Bamsoet bilang, pimpinan MPR akan menyerahkan keputusannya kepada seluruh fraksi melalui Rapat Gabungan MPR RI yang rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan Juli 2022.
Menurutnya, dalam rapat gabungan juga akan dibahas bentuk hukum yang ideal terhadap PPHN.
Bamsoet berkata dari serangkaian diskusi yang dilakukan Badan Pengkajian MPR dengan pakar, akademisi, praktisi, terdapat beberapa pilihan bentuk hukum PPHN dengan argumentasinya masing-masing, yaitu diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan MPR, atau diatur melalui regulasi lainnya.
“Keputusan mana yang akan dipilih, akan dibahas dalam Rapat Gabungan pada pertengahan Juli 2022 nanti,” ujar Bamsoet.
Setelah substansi materi PPHN dan bentuk hukumnya diputuskan melalui rapat gabungan MPR RI, lanjut Waketum Golkar itu, MPR akan mengadakan sosialisasi ke berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Dia menerangkan substansi PPHN yang disusun Badan Pengkajian MPR memuat prinsip-prinsip direktif untuk memberi arah pencapaian tujuan negara yang mempertemukan nilai-nilai luhur falsafah bangsa Pancasila, dengan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi.
Menurutnya, substansi PPHN akan disusun berdasarkan paradigma Pancasila, sebagai kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan bangsa, yaitu pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial politik dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.
“Ketiga ranah tersebut saling terkait dan berinter-relasi satu sama lain. Apabila diibaratkan sebagai pohon, maka pembangunan karakter dan kualitas manusia adalah akarnya, yang menjadi fondasi dan memberi energi ke ranah lainnya,” katanya.
“Pembangunan kelembagaan sosial politik dan tata kelola pemerintahan ibarat batang yang menjadi inti dari sebuah pohon, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan ibarat bunga dan buah yang memberikan manfaat bagi kehidupan,” tambah Bamsoet.
(mts/agt)
