“Iuran. Partai yang kumpulkan. Kalau kami di legislatif, iuran Rp 3 juta per anggota fraksi. Ini di seluruh Indonesia. Ini di luar operasional. Kadang untuk operasional ya keluar pribadi,” imbuhnya.
Iuran ini, sambung dia, dipungut selama masa kampanye atau pilkada.
Sehingga menurutnya, untuk urusan pemenangan pilkada, seluruh komponen tinggal bekerja dengan baik dan kompak.
“Iurannya per-bulan selama pilkada. Kalau (kader) yang eksekutif (kepala atau wakil kepala daerah) saya tidak mengetahui angka (iurannya),” tukasnya.
Menurutnya, dengan cara gotong royong ini, PDI Perjuangan ingin menjadi partai pelopor.
Sehingga untuk menjadi calon dari PDI Perjuangan bukan harus dari orang dengan latar belakang ekonomi kaya.
“Disamping itu biar tidak ada penyalahgunaan. Tidak ada money politic,” pungkasnya.
