“Kita harus mendukung KPK melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum, tanpa adanya intervensi politik ataupun muatan politik,” ujarnya kepada wartawan di DPP Partai Demokrat, Senin (28/3).
Hanya saja dalam konteks pemanggilan oleh KPK hari ini, Herzaky mengatakan, kadernya itu masih belum menerima satupun surat pemanggilan yang dimaksud.
“Selama memang berlandaskan aturan hukum yang berlaku, dan diperlukan untuk memperjelas kasus hukum yang sedang ditangani oleh KPK, kader kami siap hadir,” tuturnya.
Lebih lanjut, dirinya juga meminta agar KPK dapat menegakkan upaya-upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan intervensi politik oleh siapapun. Termasuk pihak pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.
“Apalagi kemudian berupaya menciptakan opini sehingga terjadi trial by press atau penghakiman oleh pers. Inikan tentunya sangat tidak baik dan menjadi preseden buruk untuk pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar dia.
“Karena kalau di dalamnya ada muatan politik ini bisa mengancam kredibilitas KPK. Kredibilitas KPK menjadi taruhannya, padahal kita punya banyak harapan kepada KPK untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia,” pungkas Herzaky.
