Partaiku.id – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco seiring dengan protes yang disampaikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta lantaran adanya perbedaan hibah yang diterima PWNU dengan MUI Jakarta.
“Sehingga kita akan tarik ke DMI, kira-kira gitu,” kata Baco saat dihubungi, Selasa (22/11).
Dalam draft RAPBD 2023, anggaran hibah untuk MUI Jakarta sebesar Rp15,7 miliar. Sementara untuk PWNU sekitar Rp4 miliar.
Basri menjelaskan besarnya anggaran hibah untuk MUI itu lantaran adanya program pemulasaran jenazah.
“Kita bikin program kaya bimtek atau diklat pemulasaran jenazah, per kelurahan itu empat orang beserta honornya Rp500 ribu sebulan,” kata dia.
“Nah itu yang agak bengkak, agak banyak biayanya. Tadinya kita tempelin (hibah) ke MUI, tapi jadi kesannya enggak bagus ternyata, MUI-nya besar. Padahal itu bukan, sehingga kita akan tarik ke DMI,” imbuh dia.
Basri tidak menjelaskan berapa anggaran hibah dari MUI Jakarta yang akan dipindahkan ke DMI.
Di sisi lain, ia mengatakan Komisi E mengusulkan agar anggaran hibah bagi PWNU DKI Jakarta dan PW Muhammadiyah pada 2023, minimal sama dengan besaran hibah pada 2022.
