“Ada tanggung jawab moral, dan etika kepatutan berpolitik. Batas kepatutan itu tidak boleh diterjang seenaknya saja. Sebagai seorang kader yang menjunjung asas demokrasi, ketika demokrasi itu sendiri tidak ada di partai, saya memutuskan mundur dari Demokrat,” ujarnya.
Lebih lanjut Bayu mengatakan DPP terkesan tidak memandang kondisi akar rumput di Demokrat Jatim. Apalagi, tidak pernah ada komunikasi langsung dari Ketum AHY kepada akar rumput di Jatim.
“Kalau memang Ketum menginginkan seorang figur untuk memimpin Demokrat Jatim, sebaiknya sejak awal tidak perlu Musda. Ajak bicara saya dan DPC pendukung saya, daripada harus dikecewakan di akhir, apalagi pengumuman SK itu hanya diumumkan oleh ketua BPOKK dan Sekjen,” kata dia.
Bayu mengaku sempat ditawari jabatan lain. Namun, ia memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab dirinya kepada 25 DPC yang telah mendukungnya dalam Musda.
“Saya beberapa kali setelah pengumuman Musda ditawari sejumlah jabatan pengurus di Demokrat Jatim. Tapi saya menolak itu, sebagai bentuk rasa prihatin saya atas matinya demokrasi di Demokrat dan tanggung jawab ke 25 DPC yang mendukung saya selama ini,” ucapnya.
