“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” ia menegaskan.
Adapun berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, Hasto menekankan sikap PDI Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog.
“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” jelasnya.
Ia mengingatkan Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam.
“Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tsb akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” pungkasnya.
