Partaiku.id – Dalam upaya memperkuat posisi tawar kelas pekerja dalam perumusan kebijakan nasional, Partai Buruh mendeklarasikan pembentukan Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) pada Selasa (20/5/2025) di Gedung Joeang, Jakarta Pusat.
Deklarasi ini disampaikan langsung oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ia menegaskan bahwa pembentukan KSP-PB ditujukan untuk merespons berbagai isu ketenagakerjaan, khususnya menyangkut Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa mengacu pada skema Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Koalisi ini menjadi wadah alternatif dalam menyusun naskah tandingan terhadap RUU Ketenagakerjaan. Kita menolak landasan kebijakan yang merugikan kaum buruh,” ujar Iqbal.
Selain RUU tersebut, koalisi ini juga menyoroti sejumlah isu lain yang dinilai penting bagi kelas pekerja, seperti RUU Perampasan Aset, reforma agraria di kawasan urban, dan perlindungan terhadap profesi yang belum memperoleh kejelasan status hukum, seperti nelayan, guru honorer, hingga tenaga kebersihan.
Iqbal menyebut KSP-PB terdiri dari lebih dari 60 serikat buruh dan 12 organisasi rakyat, antara lain Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Nelayan Pantura, Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), serta Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRKM). Empat konfederasi besar masuk dalam struktur koalisi ini, yakni KSPI, KSPSI Andi Gani, KPBI, dan KSBSI, didukung oleh puluhan federasi tingkat nasional.
“Secara representasi, kekuatan ini mencakup lebih dari 80 persen buruh yang tergabung dalam serikat di Indonesia. Jika dihitung anggota beserta keluarganya, kita berbicara tentang kekuatan politik dari sekitar 10 juta warga,” lanjut Iqbal.
Sekretaris Jenderal Partai Buruh sekaligus Presidium KSP-PB, Ferri Nuzarli, menambahkan bahwa koalisi ini lahir sebagai respon atas berbagai ketidakadilan yang dialami pekerja sepanjang 2025, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa sekitar 70 ribu buruh.
“Mayoritas korban PHK tidak mendapatkan pesangon atau jaminan kehilangan pekerjaan. Buruh juga terjebak dalam sistem outsourcing dan kemitraan yang merugikan,” kata Ferri.
Menurutnya, KSP-PB hadir sebagai kekuatan politik-kolektif untuk menyuarakan perlindungan menyeluruh terhadap kelompok rentan, termasuk petani, nelayan, tenaga medis, sopir, dan pengemudi ojek daring.
Selain memperjuangkan isu ketenagakerjaan, koalisi ini juga memiliki agenda jangka panjang dalam pembahasan regulasi strategis seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Buruh Migran, RUU Reforma Agraria, dan RUU Kedaulatan Pangan.
“KSP-PB tidak hanya berhenti pada deklarasi, tapi akan bergerak melalui agenda lobi, penyusunan draft kebijakan alternatif, dan mobilisasi massa secara sistematis,” imbuh Ferri.
Sebagai hasil awal dari deklarasi ini, KSP-PB telah menetapkan tiga target utama: pembentukan resmi sebagai aliansi strategis pekerja, penyusunan Deklarasi Politik dan Sosial Ekonomi KSP-PB, serta kesepakatan agenda perjuangan kelas pekerja yang konkret dalam bentuk draft tandingan RUU yang berpihak pada buruh.
Melalui momentum deklarasi di Gedung Joeang, Partai Buruh dan serikat pekerja berharap suara mereka lebih didengar oleh pemerintah dan DPR, serta mampu menciptakan peta jalan baru perjuangan kaum pekerja yang inklusif dan berkeadilan.
