Beri Eksekutif Keleluasaan hingga Lincah, Jokowi soal PPHN MPR
Partaiku.id – Presiden Joko Widodo, Indonesia justru harus fleksibel dan tidak terbelenggu aturan karena dunia bergerak sangat dinamis. Seperti sering disampaikan ketua MPR mengenai PPHN untuk capai visi kita. Tapi yang ingin saya tegaskan, kita tak boleh kaku karena dunia bergerak sangat cepatnya. Tantangan dan peluang berubah sangat pesatnya. ucap Jokowi saat berpidato di Hari Konstitusi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).
Menurut Jokowi, eksekutif perlu diberikan keleluasaan dalam melaksanakan pembangunan. Aturan yang ada pun tidak boleh membelenggu. Fleksibilitas yang diutamakan.
Jokowi menekankan hal itu karena Indonesia harus lincah demi memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain.
“Jangan terlalu banyak aturan membelenggu. Jangan terlalu banyak jebakan yang kita buat sendiri sehingga kita tak bisa bergerak,” kata Jokowi.
“Beri keleluasaan pada eksekutif sehingga lincah dalam hadapi perubahan dan ketidakpastian yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif,” sambungnya.
Jokowi menekankan bahwa Indonesia Indonesia harus bisa melihat kondisi dan langkah yang diambil negara-negara lain.
Tidak cukup jika hanya melihat diri sendiri. Indonesia, sebagai negara, perlu melihat apa yang dilakukan negara lain sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya.
“Kita harus pelajari apa yg dilakukan negara lain dan kita harus adaptif. Ketika kompetitor lakukan perubahan kebijakan, kita juga harus, dan kebijakan kita harus lebih baik,” kata dia.
Tentang PPHN
Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) adalah gagasan dari MPR agar dimasukkan ke dalam UUD 1945 melalui amendemen. PPHN yang dianggap MPR perlu ada itu mirip dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah ada di Indonesia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim wacana pengembalian PPHN sudah melalui kajian mendalam.
Menurut Bamsoet, PPHN dapat memperjelas rencana jangka panjang pembangunan meskipun pemerintahan berganti. Bamsoet yakin PPHN akan membuat pembangunan akan terus berkelanjutan.
“Terkait amendemen ini, MPR sudah melakukan kajian mendalam yang lama untuk mengembalikan PPHN. Sejak zamannya Pak Taufik Kiemas, lalu rekomendasi jatuh ke Pak Zulkifli Hasan, dan sekarang ke periode kita,” kata Bamsoet pada 10 Juli lalu.
Isu memberlakukan PPHN melalui amendemen UUD ini sudah sempat mencuat sejak beberapa waktu lalu. Namun, isu itu timbul tenggelam.
