Bawono menyatakan, keterbukaan tentang data dan metode yang digunakan dalam menganalisis sikap masyarakat terkait politik adalah hal yang mutlak dipenuhi. Dia mencontohkan, sebagai peneliti yang berkecimpung dalam dunia riset terkait politik dan jajak pendapat, pertanggungjawaban terhadap data sangat mempengaruhi kredibilitas survei dan nama baik periset.
“Seperti juga telah dilakukan lembaga-lembaga survei selama ini. Dalam merilis temuan survei mengenai ketidaksetujuan dari publik terhadap penundaan pemilu, lembaga-lembaga survei telah membuka data itu kepada publik dengan juga metodologi survei itu dilakukan,” ujar Bawono.
Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai klaim Menko Marves Luhut Pandjaitan, yang menyebut ada big data 110 juta warga memiliki aspirasi Pemilu 2024 ditunda merupakan manipulasi informasi. Umam mengatakan, jika memang data itu benar adanya, lebih baik dibuka ke publik.
“Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya,” tujar Umam dalam diskusi Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024 yang diselenggarakan Total Politik di Jakarta, Minggu (13/3).
