Partaiku.id – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyatakan klaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengacaukan logika masyarakat soal dalih terkait wacana penundaan pemilu. Bahkan, menurutnya, tindakan Luhut itu mengasumsikan bahwa rakyat itu bodoh. Hal itu disampaikan merespons klaim Luhut yang menyebut terdapat big data 110 juta percakapan, dan mayoritas masyarakat ingin pemilihan umum (pemilu) 2024 ditunda. Bivitri pun mengaku tergelitik mendengar klaim yang ia nilai konyol itu.
“Saya ketawa karena kok kita semua dianggap bodoh atau gimana ya? Logika kita dibolak-balik sembarangan dan [apa yang] dinyatakan oleh penguasa dengan mulutnya seolah-olah semua jadi benar,” papar Bivitri dalam seminar daring bertajuk ‘Demokrasi Konstitusional Dapam Ancaman’, Rabu (16/3).
Dia lalu membandingkan klaim Luhut itu dengan lembaga yang fokus pada persoalan big data seperti Drone Emprit (DE) yang sudah menyebut klaim 110 juta dari Menko tersebut mustahil terjadi.
Pasalnya, DE menyebutkan bahwa percakapan yang terjadi di Twitter hanya berkisar sekitar 10 ribu sedangkan pengguna Facebook hanya berjumlah tujuh ribu.
