Budi Gunadi Sadikin Protes Bahan Rapat Menkes: Apa yang Mau Kita Bahas?
Partaiku.id – Budi Gunadi Sadikin lantaran bahan rapat yang dibawa anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai tak lengkap. Rapat bersama Komisi IX dengan Budi pun ditunda sementara. Rapat kali ini sedianya membahas pergeseran pagu alokasi anggaran Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2022 sesuai perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kemenkes.
Sejumlah anggota mengeluhkan materi rapat yang dibawa Budi karena tak lengkap dan dianggap asal-asalan.
“Perlu digaris bawahi bahwa Komisi IX tidak ingin membatalkan. Tetapi membahas ini tanpa detail yang bener, tanpa informasi yang jelas, apa yang mau kita bahas?” kata anggota Komisi IX dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, Selasa (22/3).
Rapat ditunda sekitar pukul 12.00 WIB atau satu jam setelah rapat dimulai. Rapat dijadwalkan kembali dimulai pukul 13.00 WIB.
Protes terkait bahan rapat juga dilayangkan politikus Partai Golkar, Dewi Asmara. Ia mengeluhkan materi soal anggaran yang dibawa Menkes tak detail.
“Kita cuma mau bla bla asal ngomong atau gimana nih anggarannya? Ini kan ada pergeseran, jadi apa gunanya juga, kita enggak bisa komparasi kalau seperti ini,” kata Dewi.
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IX lainnya dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Ia kecewa padahal rapat telah diagendakan sejak lama, namun materi rapat baru diberikan semalam.
Menurut Saleh, materi rapat yang membahas masalah anggaran mestinya disajikan dengan jelas. Berbeda jika rapat tersebut, misalnya membahas kebijakan.
“Pertama, mengapa bahannya baru tadi malam? Itu belum dijawab. Jadi Pak Menteri jangan pula dibisikin dari belakang karena ini enggak ada alasan. Ini kan mintanya udah lama ini rapat,” kata Saleh.
Merespons protes tersebut, Budi tak menjawab dengan tegas terkait bahan materi yang dipermasalahkan sejumlah anggota Komisi IX.
Budi hanya menyebut rapat kali ini membahas perubahan anggaran sesuai perubahan struktur organisasi, karena lembaga penelitian kini di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Nah kami harapkan bahwa dengan adanya pelaporan ini, perubahan organisasi ini juga bisa di-share ke temen-temen di DPR sehingga pergeseran nanti terlihat dengan transparan,” katanya.
(thr/fra)
