Di sisi lain, menurutnya MPR juga sudah memberikan gelagat penolakan amandemen UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Oleh sebab itu, Dedi menilai, kans wacana penundaan Pemilu 2024 benar-benar terealisasi sangatlah kecil.
“Wacana ini sejak awal hanya menguji respon publik, dan hanya sedikit elit yang benar-benar menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024,” ujarnya, Jumat (18/3).
Dedi mengatakan, hal tersebut juga bisa dilihat dari tokoh-tokoh sumber wacana penundaan pemilu yang dinilai tidak memiliki relasi cukup kuat dengan politik. Semisal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Luhut.
Sedangkan untuk tokoh Ketua Umum partai seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan, Dedi berpendapat, ketiganya tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap Parpolnya sendiri.
“Jadi situasi sudah terbaca, jika wacana penundaan pemilu hanya akan jadi wacana. Layu sebelum berkembang,” tuturnya.
Kemungkinan tersebut, kata dia, juga semakin menguat ketika wacana penundaan Pemilu 2024 mendapatkan penolakan keras tidak hanya dari kubu oposisi Demokrat dan PKS. Melainkan juga dari internal koalisi yakni PDI Perjuangan dan NasDem.
