Terkait adanya gugatan batas usia pensiun TNI yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Christina menyebut hal itu adalah hak konstitusional warga.
“Tinggal bagaimana membuktikan kedudukan hukum yang bersangkutan dan mengaitkan kepentingannya dengan pasal yang diujikan terhadap konstitusi,” kata Christina.
Lebih lanjut, Christina mengungkapkan bahwa memang DPR dan pemerintah berencana merevisi UU TNI, di mana satu di antara materi perubahan ada pada usia pensiun TNI.
Menurutnya lagi, revisi UU TNI telah masuk dalam Prolegnas Long List tahun 2020-2024.
“Tentunya dari Prolegnas Long List ini perlu ditingkatkan dulu levelnya agar masuk ke Prolegnas Prioritas Tahunan agar bisa dilakukan pembahasan terhadap Naskah Akademik dan Draft RUU-nya,” tutupnya.
