Partai Demokrat Menghargai inisiatif Presiden Joko Widodo tentang pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, ujar Wakil Ketua Komisi II Partai Demokrat Herman Khaeron.
Namun, menurut dia, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota. ” Pemindahan ibu kota bukan sekedar memindahkan kantor dan gedung pemerintahan, tetapi berdampak pada pemindahan jutaan pegawai dan seluruh yang terkait dengan institusinya,” kata Herman,Jum’at (30/8/2019).
Herman mengatakan, partainya belum mengambil sikap mendukung atau tidak terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut. Sebab, pemerintah belum menyerahkan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota.
“Untuk mengatakan setuju atau tidak setuju, kami (Partai Demokrat) harus mengetahui dulu secara mendalam dalam pembahasan di DPR, dan seperti apa naskah akademiknya,” ujar dia. Herman mengusulkan, ada jajak pendapat antara presiden dan masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota. Selain itu, menurut dia, kondisi ekonomi juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan rencana pemindahan ibu kota. “Bahkan, jika perlu dilakukan jajak pendapat kepada seluruh lapisan masyarakat,” ucap dia.
