Partaiku.id – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan, meminta pemerintah tidak membunuh demokrasi dengan isu pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke kota di Kalimantan Timur (Kaltim) bernama Nusantara. Ia mengingatkan, penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemindahan IKN merupakan dua hal yang berbeda.
“Tidak berhubungan sama sekali. Jangan bunuh Demokrasi dengan isu IKN,” kata Irwan, Jumat (18/3).
Irwan berkata, harga yang harus dibayar dari tindakan membunuh demokrasi dengan isu IKN terlalu mahal. Bahkan, menurutnya, harga yang harus dibayar itu tidak sebanding dengan kerusakan demokrasi yang akan ditimbulkan.
Ia mengakui, kekuasaan memang membuka keinginan untuk melakukan tindakan yang lebih besar dan leluasa. Namun, Irwan meminta agar semua pihak terkait untuk menghormati konstitusi yang sudah menyepakati bahwa pemilu digelar setiap lima tahun.
“Tapi kita semua kan sudah bersepakat pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hormati itu. Tahan nafsu, tahan syahwat politiknya,” ucap dia.
Lebih lanjut, Irwan meminta para elite politik mencoba membunuh demokrasi Indonesia untuk menjadikan Bulan Ramadhan yang akan tiba beberapa pekan mendatang sebagai momentum membersihkan syahwat politik berkuasa lebih lama.
