Demokrat & PKS Desak Pemerintah Serius BersikapAkun Bivitri Diretas
Partaiku.id – Partai Demokrat meminta pemerintah menyikapi secara serius peristiwa dugaan peretasan sejumlah akun media sosial pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, jelang aksi demonstrasi dari elemen mahasiswa pada hari ini, Kamis (21/4). Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, berkata bahwa kondisi demokrasi di Indonesia akan semakin buruk jika pemerintah membiarkan peretasan seperti yang dialami Bivitri berlarut-larut.
“Pemerintah harus menyikapi situasi ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang memang efektif, bukan sekedar kebijakan normatif, tapi melempem di lapangan,” ucap Herzaky dalam keterangannya, Kamis (21/4).
Ia menyayangkan aksi peretasan akun-akun media sosial pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah terus terjadi hingga saat ini.
Bahkan, menurutnya, aksi itu kini dilakukan dengan menyebarkan kabar bohong yang berupaya menjatuhkan kredibilitas pemilik akun dan mengadu domba berbagai elemen bangsa yang pro demokrasi.
Herzaky menilai, hal tersebut membuat masyarakat tidak nyaman dan merasa tidak memiliki rasa aman dalam melakukan aktivitas di negeri sendiri.
Berangkat dari itu, Herzaky meminta pemerintah tidak membiarkan aksi tersebut terus terjadi. Menurutnya, pemerintah telah sengaja membiarkan tindakan teror dan intimidasi terhadap aktivis pro demokrasi terus berlanjut bila tidak menyikapi aksi peretasan yang terjadi selama ini.
“Dengan kata lain, pemerintah memberikan persetujuan, jika merasa tidak terlibat, dalam perilaku anti demokrasi seperti ini,” katanya.
Ia menyatakan sikap serius harus dilakukan pemerintah atas berbagai aksi peretasan harus dilakukan agar Indonesia tidak dicap sebagai negara demokrasi,tapi rasa otoriter.
Herzaky bilang, sudah banyak lembaga demokrasi dunia yang memberikan penilaian jelek terhadap demokrasi Indonesia, dari negara yang hanya bebas sebagian, sampai negara dengan demokrasi yang cacat.
“Kita harap ada perbaikan dari Pemerintah dalam dua tahun terakhir ini. Bukan sekedar lip service di media saja, melainkan benar-benar terwujud di lapangan,” tuturnya.
PKS Minta Pemerintah Jangan Diamkan Maraknya Peretasan
Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Fauzi juga enggan menanggapi tudingan terhadap partainya yang disebut menunggangi aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa beberapa waktu terakhir.
“Kami fokus ke aksi peretasannya. Kalau soal konten dari peretasannya, bagi kami itu sesuatu yang tidak relevan untuk disikapi. Karena kan tidak jelas juga pihak peretasnya,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, saat dikonfirmasi.
Dia menilai aksi peretasan terhadap Bivitri kembali mengulang kejadian serupa. Menurut dia, aksi tersebut tak bisa didiamkan sebab merupakan tindakan anti demokrasi. Menurut dia, peretasan merupakan bentuk pembungkaman terhadap pihak-pihak yang berbeda kelompok.
Nabil menambahkan, peretasan terhadap Bivitri sekaligus membenarkan temuan dalam beberapa hasil survei terbaru yang menyebut sebagian besar masyarakat semakin takut bersuara dan bersikap. Nabil menilai kondisi ini merupakan alarm genting demokrasi.
Karena itu, dia pun mendorong agar aparat proaktif menangani banyaknya fenomena peretasan terhadap kelompok yang saling berseberangan.
“Kami mendorong agar aparat hukum proaktif dalam menangani maraknya aksi peretasan kepada para aktivis dan pihak-pihak yang memiliki sikap sosial politik yang kritis,” kata Nabil.
“Tentu ini alarm yang menandakan kehidupan publik dan demokrasi kita dalam bahaya,” tambahnya.
Kabar peretasan terhadap akun Instagram dan WhatsApp Bivitri sebelumnya telah dibenarkan rekan sekaligus aktivis HAM, Haris Azhar.
Dalam tangkapan layar, akun Instagram Bivitri mengunggah gambar berisi olok-olok terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang telah ditunggangi PKS dan Demokrat.
Selain itu, akun tersebut juga mendukung keputusan pemerintah yang telah membubarkan ormas FPI dan HTI, karena dianggap sebagai organisasi intoleran.
(thr, mts/DAL)
