“Atas dasar pemikiran itu, menjadi aneh bagi kami jika kemudian ada partai yang merasa superior untuk mendikte partai-partai lainnya dalam pembentukan koalisi apalagi hanya koalisi tunggal,” imbuhnya.
Jika koalisi tunggal ini dikaitkan dengan Pilpres 2024, menurut Kamhar, akan bermasalah secara konstitusional dan ini kontraproduktif dengan usaha pendewasaan demokrasi.
“Lagi pula koalisi yang telah terbentuk, seperti KIB, memiliki komitmen yang kuat agar Pilpres 2024 menghadirkan lebih dari dua pasang calon. Karenanya, Bung Hasto mesti menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan koalisi tunggal,” ujarnya.
Menyinggung pemerintahan saat ini, Kamhar menilai tak ada koalisi tunggal. Masih ada Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan.
“Jika dinamika politik sekarang sudah semakin tinggi, mulai terjadi polarisasi dan terbentuk koalisi serta berpeluang terbentuk beberapa poros koalisi baru sebagai respons atas dinamika Pilpres 2024, itu sah-sah saja,” ucapnya.
