“Komisi III DPR mengharapkan jangan sampai TNI dan polisi yang sampai berhadapan dengan masyarakat,” ujar dia.
Komisi III DPR pun mengatakan kekurangan-kekurangan dalam proyek di Wadas itu, termasuk perizinannya, akan diperbaiki oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Hasil kunjungan kerja kita dua hari terkait kasus Wadas, pak Gubernur pak Ganjar mengakui ada kekurangan-kekurangan dan ke depan akan diperbaiki dan beliau bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan itu,” ungkap dia.
Di tempat yang sama, Ganjar mengaku akan segera melengkapi seluruh kekurangan perizinan dan lainnya termasuk kebutuhan yang dibutuhkan untuk proyek Bendungan Bener.
“Tentu kita akan review metode pendekatan kita akan buka dialog dengan masyarakat, review secara teknis, tentu bukan saya ahlinya. Tugas saya adalah memimpin seluruh yang berkepentingan untuk mengerjakan,” tandas Ganjar.
Sebelumnya, aparat bersenjata lengkap dikerahkan ke Desa Wadas untuk mengawal pengukuran kawasan tambang Andesit untuk keburtuhan bendungan Bener, sejak Selasa (8/2).
Puluhan warga sempat ditangkap aparat. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia. Mereka kemudian dibebaskan.
(dmr/mts/arh)
