“Jika memang ada ancaman nyata dan serius terhadap ideologi bangsa ini memang menjadi perhatian serius yang perlu diwaspadai,” tuturnya.
Namun demikian, dia berkata, aparat penegak hukum tidak boleh gegabah, serta harus berindak hati-hati dan terukur dalam menyimpulkan gerakan nyata yang ingin melawan pemerintah dan ideologi negara. Didik bilang, aparat penegak hukum tidak boleh salah menyimpulkan dan memberikan stigma kepada masyarakat.
“Secara common sense aparat dan masyarakat mudah untuk melihat dan menilai apakah memang benar ada gerakan yang nyata-nyata punya potensi dan kekuatan besar untuk mengganti ideologi Pancasila,” tutur Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat itu.
Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 AntiTeror Polri menyebut NII Sumbar berniat menggulingkan pemerintah sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan dan pengembangan 16 tersangka teroris yang ditangkap di Sumatera Barat pada Maret lalu.
“Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatera Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun pemilu 2024,” kata Kabagbanops Densus 88 Kombes Aswin Siregar, Senin (18/4).
