Didik Mukrianto Minta Tak Ada Intervensi Hukum Dugaan Pencabulan Anggota DPR
Partaiku.id – Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk melakukan intervensi atas penegakan hukum yang sedang berjalan.
“Kasus ini sudah dilaporkan kepada Kepolisian. Dalam konteks ini, tentu setiap orang harus menghormati proses hukumnya,” kata Didik saat dihubungi.
Didik mengajak semua pihak menyadari proses penegakan hukum harus dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel dengan memegang teguh prinsip serta asas hukum praduga tidak bersalah.
Menurutnya, proses penegakan hukum juga harus dilakukan secara imparsial, dengan memberikan keadilan bagi semua pihak terkait.
“Melindungi dan menjamin hak siapapun tanpa kecuali. Dan tidak kalah penting, tidak boleh ada upaya penghakiman, selain proses hukumnya. Semua harus profesional dan proporsional,” ujarnya.
Sebelumnya, DK dilaporkan ke Bareskrim Polri DK terkait dugaan tindak pidana pencabulan di tiga wilayah berbeda. Kasus itu pun sedang diselidiki oleh Bareskrim Polri saat ini.
Merespons hal tersebut, pengacara DK, Soleh, mengungkapkan Wanhor Partai Demokrat telah memeriksa kliennya pada 2018 silam saat masih menjabat sebagai DPRD Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Di satu sisi, pihaknya menuding sosok yang melaporkan DK merupakan oknum dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan.
Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bakal segera memanggil DK terkait dugaan kasus pencabulan. MKD bakal meminta klarifikasi dari DK.
“MKD DPR RI akan mengundang anggota DPR tersebut dalam rangka klarifikasi dan permintaan keterangan,” ujar Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam dalam keterangannya.
Menurut Nazarudin, pemanggilan tersebut sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
(mts/kid)
