Lebih jauh, Bawono menganggap kebijakan BLT Jokowi sebagai upaya untuk menghindari letupan konflik yang lebih luas. Pasalnya, pada saat bersamaan dengan kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng, isu perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode pun ikut meroket, meski belakangan Jokowi meminta anak buah setop bicara soal perpanjangan masa jabatan.
Bawono melihat sulitnya akses bahan pangan akan menjadi salah satu penyulut gejolak sosial yang lebih besar terjadi.
“BLT ini dikeluarkan oleh presiden agar jangan sampai di satu sisi ada isu yang kontroversial dalam bidang politik, isu yang potensi dapat resistensi publik luas yaitu perpanjangan masa jabatan presiden, dan di sisi lain ada persoalan pangan,” ujar Bawono.
Menurutnya, Jokowi harus berkaca pada krisis ekonomi dan politik era Soeharto tahun 1997-1998 yang melengserkan posisinya sebagai presiden. Kala itu, kejenuhan pada pemerintahan Soeharto dibarengi dengan kesulitan bahan pangan dan meroketnya harga di pasaran.
Saat ini, Bawono menilai kebutuhan minyak goreng didominasi oleh kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak alternatif. Termasuk, pedagang-pedagang rumahan seperti warung kaki lima.
