Sehingga ketika akses terhadap bahan pokok atau minyak goreng semakin sulit dan masyarakat merasakan kesulitan mencari penghasilan, rentan muncul keresahan serta ketidakpuasan pada pemerintah.
Jika keresahan akan kondisi ekonomi itu dipantik dengan isu politik seperti penundaan pemilu, Bawono yakin masyarakat akan semakin mudah untuk menarik dukungannya dari pemerintah hingga di tingkat ekstrem, men-delegitimasi pemerintahan Jokowi.
“[Masyarakat berpikir] ini sudah susah akses bahan pangan kok yang di sana yang berkuasa enak-enakan mau terus-terusan gitu,” tutur Bawono.
“Paling tidak kalau akses bahan pangannya mereka merasa mudah, mereka tidak akan terlalu peduli dengan isu [Jokowi tiga periode] itu, jadi kalau isu itu semakin besar tetap tidak peduli. Ya udah lu berkuasa selama gua bisa makan,” sambungnya.
Sejalan dengan Bawono, Wasisto melihat kebijakan BLT Jokowi dilakukan saat ini untuk menghindari resistensi pada pemerintahan yang semakin melebar. Saat ini, ia mengungkapkan, hanya kalangan menengah terdidik yang cenderung memiliki resistensi pada pemerintahan.
“Tapi juga bisa menengah ke bawah nantinya, karena kalau sudah urusan perut digoncang itu bisa menimbulkan anarkis. Itulah yang menjadi perhatian Jokowi kenapa memberikan BLT,” ucap Wasis.
