“Pemberian BLT ini kan sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk mengontrol opini publik bahwa pemerintah ini masih tetap konsisten untuk tetap menyediakan kebutuhan masyarakat,” ujar Wasis.
Menurut Wasis, jauh lebih mudah bagi Jokowi untuk mengontrol opini publik lewat BLT ketimbang mengendalikan harga pangan di pasaran. Terlebih, banyak aktor berperan di balik harga minyak goreng yang gagal diintervensi oleh pemerintah.
“BLT itu kemudian menjadi pilihan logis karena kalau misal redistribusi dana atau BLT ini efektif untuk meredam opini publik. Publik itu tidak akan terlalu kritis dengan minyak goreng dan oposisi tidak akan terlalu vokal dengan politisasi BLT minyak goreng ini,” paparnya.
Situasi Global dan Pandemi
Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan, terkait pemberian BLT, kondisi saat ini berbeda dengan zaman SBY. Dia mengatakan BLT diberlakukan untuk merespons pandemi Covid-19.
“Situasi dulu berbeda dari sekarang. Selain menghadapi kenaikan harga akibat lonjakan di pasar Internasional, kita masih menghadapi risiko pandemi Covid-19. Tantangan dulu tidak seperti sekarang,” kata Abraham lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/4).
