Berikutnya, ada anggaran langganan jasa internet DPR dengan HPS Rp3,6 miliar, pengadaan renewal subscription firewall data center dengan HPS Rp2 miliar, kontrak service pemeliharaan wisma DPR dengan HPS Rp8,4 miliar, serta pemeliharaan kontrak service RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp3,4 miliar.
Lalu, ada pemeliharaan kontrak service RJA DPR Kalibata dengan HPS Rp33,6 miliar, kontrak service pemeliharaan RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp3,4 miliar, serta kontrak service pemeliharaan RJA DPR Kalibata dengan HPS Rp33,6 miliar.
Seluruh status paket yang tercantum di atas sudah selesai.
Selanjutnya, terdapat anggaran pembuatan gudang inventaris dengan HPS Rp3 miliar. Paket ini masih dalam status masa sanggah. Kemudian, ada paket penggantian gorden dan blind DPR Kalibata dengan HPS Rp45,8 miliar. Status paket ini dalam evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.
Terakhir, ada pengadaan call center dengan HPS Rp2,1 miliar. Status tender ini belum ada jadwal.
Pembelian gorden sendiri bukan alokasi anggaran pertama di DPR yang menjadi polemik. Sebelumnya, Setjen DPR pernah menganggarkan Rp2 miliar untuk pengadaan multivitamin pada September 2021 hingga akhirnya dibatalkan.
