Sejumlah mata anggaran itu menuai kritik, terutama rencana pembelian gorden yang menghabiskan puluhan miliar.
Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai proyek pengadaan barang dan jasa oleh DPR itu tak memiliki sensitivitas kepada rakyat yang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19.
“Jika punya tanggungjawab moral maka mestinya DPR dengan mudah bisa memahami betapa keputusan pengadaan gorden dengan anggaran yang fantastis merupakan sesuatu yang tidak sensitif dan tidak peduli pada nasib rakyat,” kata dia dikonfirmasi, Senin (28/3).
Sementara Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa gorden di rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan sudah seperti kain pel sehingga perlu diganti. Bahkan sudah ada yang hilang.
“Saya enggak tega menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel. Jadi sebagian gorden di sana sudah hilang dan enggak bisa dilacak karena kondisinya sudah sangat parah,” ujar Indra saat konferensi pers di Komplek Gedung Nusantara, Senin (28/3).
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mendesak DPR membatalkan pembelian gorden rumah dinas anggota dewan senilai Rp48,7 miliar.
