DPR dan Pemerintah Sepakat Terbitkan Perppu Pemilu Imbas 3 daerah otonom baru Papua
Partaiku.id – Adapun perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegununungan berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.
“Komisi II bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui untuk diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia rapat kerja di Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Doli menegaskan tiga provinsi baru di Papua harus ikut Pemilu 2024 sesuai ketentuan dalam undang-undang. Penerbitan perppu ini merupakan konsekuensi politik yang tak bisa dihindari.
“Kesepakatannya adalah kita sepakat untuk diubah karena itu konsekuensi, nggak mungkin dihindari itu. Malah kalau kita nggak laksanakan kita malah melanggar UU, kita diperintah UU yang tiga DOB itu,” ujar dia.
Menurut DPR dan pemerintah, penerbitan perppu lebih mudah dan cepat ketimbang merevisi UU Pemilu. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, sehingga waktu terbatas.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan penerbitan Perppu Pemilu ini juga sekaligus mengantisipasi terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
“Kita di ruangan ini sudah menyepakati pembentukan tiga provinsi Papua plus satu Papua Barat Daya. De jure sudah ada, de facto yang belum,” kata Tito.
“Kalau ingin cepat ya perppu, dan kita sangat berpacu dengan waktu saat ini dan kita fokus. Saran kami dari pemerintah, perppu, spesifik mengakomodasi dampak dari adanya DOB ini,” tambahnya.
(cfd/tsa)
