DPRD provinsi jawa barat gelar rapat konsultasi pimpinan tentang kebijakan penanganan kesehatan dan social safety akibat COVID-19 bersama Pemerintah provinsi jawa barat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya baru konsep besar tentang penganggarannya.
Karenanya pada rapat Pimpinan dan Ketua AKD serta Ketua masing-masing fraksi membahas secara teknis bagaimana perencanaan anggaran dalam pelaksanaan Inpres no 4 Tahun 2020 mengenai refocusing anggaran. Pasalnya, sebanyak 1,6 juta warga Jabar yang terdampak Covid 19 perlu diperhatikan.
“Komitmen DPRD agar terlibat bersama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan tepat sasaran. Yang disepakati minggu lalu bantuan tunai sebesar Rp150 ribu bantuan pangan non tunai sebesar Rp350 ribu. Selain bantuan tunai, ada masukan dari tim gugus tugas agar memperhatikan kebutuhan dari masyarakat karena faktor social distancing bagaimana nanti teknisnya menyalurkan bantuan tersebut,” katanya.
Dewan berharap, lanjut dia, masyarakat terdampak dapat merasakan langsung bantuan tersebut. Lalu bagaimana membangkitkan masyarakat pasca pandemi Covid19 dengan anggaran sebesar Rp 13 T dari pemerintah daerah.”Misalnya padat karya, kemudian kegiatan yang membangkitkan UMKM yang terdampak Covid19,” jelasnya.
