Drama Gerindra Berujung Pemecatan Mohamad Taufik
Partaiku.id – Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik karena dianggap tak loyal kepada partai dan beberapa kali mengulangi kesalahannya. “Majelis sepakat untuk memutus saudara Taufik, memecat sebagai kader Gerindra mulai keputusan itu disampaikan hari ini,” kata Wakil Ketua MKP Wihadi Wiyanto kepada wartawan, Selasa (7/6).
Wihadi menyebut sejumlah alasan di balik pemecatan Taufik. Pertama, Taufik dianggap gagal selama menjabat sebagai ketua DPD DKI Jakarta periode 2014-2019.
Taufik juga dinilai gagal memenangkan Gerindra di DKI pada Pilpres 2019. Kemudian, ia juga dianggap gagal mendirikan kantor DPD Gerindra Jakarta.
“Salah satunya hingga saat ini, pada saat saudara Taufik jadi ketua DPD, kantor DPD tidak ada. Dan juga pada saat Pilpres DKI Jakarta, itu kalah, itu menjadi catatan juga,” katanya.
Taufik sempat dipanggil dan menjalani sidang MKP pada 21 Februari lalu. Sempat menyatakan loyal, Taufik justru kerap bermanuver lewat pernyataan bahwa ia akan pindah partai.
Wihadi mengatakan Taufiik telah melanggar komitmennya dalam hasil sidang tersebut.
“Melihat itu dan melihat ketidakloyalan saudara Taufik dan juga menyalahi apa yang sudah disampaikan pada 21 Februari dia mengatakan akan tetap dengan Gerindra, tapi pada kenyataannya dengan manuver dia mengatakan akan mundur,” ujar Wihadi.
Secara terpisah, Taufik merasa heran dengan sikap MKP yang mengumumkan pemecatan dirinya sebelum mengirimkan surat resmi.
Taufik mengaku belum menerima salinan surat pemecatan dan mengaku belum ada komunikasi resmi dari partai mengenai pemecatan dirinya.
“Saya belum terima suratnya itu, tiba-tiba disampaikan ke media. Ya, saya mesti sampaikan juga dong dalam forum yang sama,” ujar Taufik.
Ia mempertanyakan kewenangan MKP yang memecatnya dari Gerindra. Menurutnya, kewenangan pemecatan kader partai berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.
Menurut Taufik, MKP hanya berwenang memberikan rekomendasi ke DPP. Nantinya, DPP Gerindra yang memutuskan pemecatannya.
Taufik lantas menilai sejumlah alasan MKP memecat dirinya mengada-ngada. Salah satunya yakni soal kekalahan Ketua Umum mereka, Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
“Pilpres kalah, se-nasional dong kalah. Masa karena pilpres kalah, terus cuma saya doang? Bukan soal enggak adil, menurut saya mengada-ada juga argumennya,” tutur Taufik.
Ia lantas mengungkit prestasi memenangkan Joko Widodo dan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dan 2017. Taufik juga mengklaim mampu mengamankan belasan kursi parlemen untuk Gerindra di Jakarta.
“Gubernur dua kali, wagub dapat. Kalau itu dinilai apa? Saya enggak tahu, silakan saja masyarakat menilai,” ujar Taufik.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pemecatan Taufik baru sebatas rekomendasi. Riza menekankan pemecatan terhadap Taufik diputuskan DPP.
“Sejauh yang saya tahu itu hasil sidang MKP baru rekomendasi. jadi, DPP sendiri belum memutuskan,” ujar Riza.
Riza mengatakan DPP akan mengambil langkah lanjutan untuk menyikapi rekomendasi MKP tersebut. Namun, Riza menyerahkan semua keputusan terkait pemecatan Taufik ke DPP.
“Tentu kami berharap apapun kebijakan yang diambil partai oleh DPP tentu kebijakan yang baik untuk semuanya,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Riza, sampai saat ini Taufik masih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dan Gerindra. Menurutnya, partai belum melakukan pergantian antar waktu (PAW) atau mencopot Taufik sebagai anggota DPRD DKI.
“Sampai detik ini Pak Taufik masih menjadi anggota DPRD dan juga pengurus di DPP Partai Gerindra dan juga sebagai anggota partai,” katanya.
(dmi/fra)
