Berikutnya, Eddy menyampaikan sinkronisasi batang tubuh dengan penjelasan ditambahkan penjelasan mengenai kepentingan umum dalam Pasal 256 mengenai penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.
Terakhir, menurutnya, perbaikan juga dilakukan terkait teknik penyusunan RKUHP yang disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Perbaikan tersebut mengenai penyesuaian urutan pasal dan bab, kemudian perbaikan pengacuan pasal, penyesuaian penulisan istilah yang didefinisikan, serta penyesuaian penulisan kata yang bermakna jamak.
Eddy berkata, perbaikan teknik penyusunan juga dilakukan pada penyempurnaan ketentuan penutup untuk melengkapi pencabutan peraturan yang mengubah KUHP seperti UU Nomor 1 Tahun 1960, UU Nomor 16 Tahun 1960, hingga beberapa UU melengkapi penulisan UU yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
Selain itu, pihaknya juga melengkapi penulisan undang-undang seperti UU Tipikor, kemudian melengkapi penggantian pengacuan pasal terhadap Pasal 4 tentang Penetapan Presiden Tahun 1965 berkaitan dengan penistaan dan penodaan agama.
Kemudian, dia mengungkapkan banyak perbaikan penulisan. Menurutnya, beberapa penulisan istilah yang tidak didefinisikan dalam Bab 5 buku ke-1 RKUHP juga disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
