“Kami solid sepenuhnya. Upaya-upaya menzalimi Ketum kami tidak berpengaruh pada soliditas yang ada di Golkar saat ini,” kata Nurul melalui keterangan tertulis.
Menurutnya, isu pelengseran Airlangga lewat munaslub sebatas isu murahan dan salah satu upaya ilegal. Ia berkata isu ini kerap terjadi mendekati Pilpres.
“Upaya-upaya seperti itu menjadi warning bagi kami untuk terus merapatkan barisan. Karena menjelang pilpres biasanya isu-isu untuk mengerdilkan Golkar dan ketumnya selalu terjadi,” ungkap anggota Komisi I DPR itu.
Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Adies Kadir menyatakan isu munaslub sama sekali tidak valid dan bertentangan dengan AD/ART partai.
Adies memaparkan dalam AD ART partai pasal 39 ayat 3 terdapat sejumlah syarat untuk menggelar Munaslub.
Salah satunya, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Selain itu disebutkan, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
“Tidak ada pula sesuatu hal yang bisa dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa. Semuanya baik-baik saja. Jadi, tidak ada hal apapun yang harus diributkan,” ucap Kadir.
