Karena itu, ia menegaskan bagaimana logikanya rakyat dapat sejahtera kalau rumah saja tidak punya sebagai tempat berteduh. “Ini bukan muluk-muluk, yang harga Rp750 juta ini tipe 36 dengan luas tanah 60/72. Sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang harus didapatkan rakyat bagaimana caranya. Bahkan jika kita lihat bagaimana di sekitar istana, bagaimana orang tinggal di 4×4 atau 4×5 tinggal 12 orang. Mereka tidur bergantian, pakai shift. Karena kerjanya di luar memang pakai shift. Itu bergantian tidurnya,” tegas Eriko.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut berharap BTN dapat melakukan terobosan penting mengenai backlog tersebut. Jika di kota besar, seperti Jakarta mungkin dapat dibangun hunian vertikal. Namun, jika berada di pinggir kota bisa dibangun hunian horizontal (rumah tapak) dengan mekanisme pembiayaan dari BTN antara 30-40 tahun.
“Tolong lah jangan lagi nanti tahun depan kita bahas lagi soal right issue ini lagi. Ini kan tidak seperti itu yang kita mau. BTN sebagai bank pemerintah milik rakyat harus maksimal dalam penyaluran. Sahamnya kan masih mayoritas milik pemerintah,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
