Evaluasi Ekonomi Semester I 2024: Tantangan Depresiasi Rupiah menurut Ketua DPP PKS
Partaiku.id – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I 2024 mencapai 5,11%, didorong oleh siklus bisnis dan faktor musiman seperti pergerakan harga komoditas dunia, bulan suci Ramadhan, hari raya Idul Fitri, pemilu, dan distribusi bantuan sosial awal tahun.
“Hal ini tergambar dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi selama Triwulan I 2024,” ujarnya di Jakarta (11/7/2024).
Sebagai anggota DPR RI Komisi XI, Anis menyoroti bahwa ketidakpastian perekonomian global hingga semester I 2024 masih terasa, seiring dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina yang belum mereda.
“Kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh The Fed dan European Central Bank (ECB) pada tahun 2024 menekan sektor keuangan global, menyebabkan likuiditas global ketat dan arus modal keluar dari negara-negara pasar berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, nilai tukar rupiah pada semester I 2024 mencapai Rp15.901 per USD, terdepresiasi sebesar 4,23 persen,” jelasnya.
Anis menekankan bahwa depresiasi rupiah sebesar 4,23 persen perlu mendapatkan perhatian serius.
“Jika dilihat dari fundamental ekonomi yang cukup kuat sepanjang Semester I 2024, dengan pertumbuhan ekonomi 5,11 persen, inflasi rendah sebesar 2,50 persen, dan pertumbuhan kredit 10-12 persen, serta Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang tetap berada dalam zona ekspansif, tidak seharusnya rupiah terdepresiasi sedalam ini,” ungkapnya.
Sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis mengkritisi kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuannya dalam menghadapi pelemahan rupiah.
“Kita perlu waspada bahwa dengan menaikkan suku bunga, biaya pinjaman akan meningkat tajam dan berdampak negatif terhadap sektor riil, terutama UMKM yang masih berjuang untuk bangkit,” ujarnya.
Anggota DPR asal Dapil Jakarta I ini mengingatkan pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
“Di antaranya dengan menjaga inflasi tetap terkendali, memberikan insentif khusus bagi UMKM, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran agar konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.
