Selain itu, Fadli juga menyinggung fungsi legislasi yang dimiliki oleh parlemen. Menurutnya, dengan fungsi tersebut, parlemen dan anggota parlemen memiliki peran penting untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan siber legislatif dan institusional. Harus ada jaminan berupa payung hukum untuk memastikan keamanan dunia siber yang terbuka dan mampu menunjang negara yang demokratis.
“Kita perlu meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama untuk mendorong dialog yang berkenaan dengan dunia siber dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Tentu saja anggota parlemen harus menjadi motor penggerak dari berbagai upaya tersebut. Bersama-sama, mari kita perkuat kemitraan untuk mewujudkan dunia siber yang aman bagi semua, yang memuat harapan dan kesetaraan dalam berdemokrasi,” pungkasnya.