Partaiku.id – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menyanggah pernyataan Partai Demokrat tentang alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. Faldo mengakui ada beberapa kasus terkait kebebasan berpendapat. Namun, ia tak sepakat beberapa peristiwa itu dijadikan tolok ukur demokrasi dalam bahaya.
“Bukan berarti ada pembungkaman. Semuanya tetap berjalan sesuai koridor hukum,” kata Faldo melalui keterangan tertulis, Kamis (7/4).
Faldo menyampaikan pemerintah pun membuat beberapa kebijakan baik tentang demokrasi. Misalnya, upaya revisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kemudian, Polri juga menyatakan komitmen terhadap keadilan restoratif, terutama dalam kasus kebebasan berpendapat. Presiden Jokowi, ucapnya, juga memberi amnesti kepada korban UU ITE.
“Semua kritikus pemerintah masih bicara sampai hari ini. Yang terpenting, pemerintah bekerja dan hadir,” ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat menyebut demokrasi Indonesia dalam bahaya. Pernyataan itu merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut 62,9 persen responden semakin takut menyampaikan pendapat di era Jokowi.
