Publik juga menolak rencana penundaan Pemilu 2024. Survei Litbang Kompas pada 7-12 Maret 2022 menunjukkan 62,3 persen responden menyatakan setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.
“Pemerintah dan DPR mengatakan hal yang sama, pemilu tetap 2024. Rakyat juga sama, terpotret dari lembaga-lembaga survei kredibel,” kata Ujang saat dihubungi, Senin (21/3).
Meski demikian, Ujang menilai ada celah yang patut diwaspadai. Dia khawatir para penggagas penundaan pemilu mengubah skenario.
Ujang menyebut bisa saja mereka kembali memainkan skenario presiden 3 periode dengan mengamandemen UUD 1945. Opsi itu berpotensi dipilih karena terkesan demokratis sehingga akan menekan penolakan publik.
“‘Pemilu tetap 2024, tetapi saya (Jokowi) pesertanya. Kalau rakyat mendukung saya, silakan.’ Jadi, dia akan mengklaim demokrasi. Dia juga bisa katakan, ‘Yang amandemen kan bukan saya, itu kan MPR.’,” ucap Ujang.
Feri menyampaikan PDIP punya peran penting dalam menjegal manuver terakhir penundaan pemilu. Dengan kekuatan besar di parlemen, partai ini dinilai bisa mengubah arah kebijakan partai-partai lain.
Dia menilai PDIP telah mengendus penyelundupan penundaan pemilu lewat amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, PDIP meminta amandemen konstitusi tidak dilakukan dalam waktu dekat.
